Mengadili FPI Dengan Adil

Mengurai Benang Kusut Problem FPI


FPI, atau Front Pembela Islam, gerakan dan tindakannya selalu menuai kontroversi. Yang teranyar, FPI bersitegang dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahya Purnama atau yang lebih akrab dipanggil Ahok. Bahkan boleh jadi FPI vs Ahok ini adalah duel terpanas, sebab Ahok adalah Gubernur DKI pertama yang secara resmi mengajukan pembubaran FPI ke pemerintah.

Maka menyikapi FPI, masyarakat dan umat Islam pun terbelah; antara pro dan kontra. Lho, kok bisa? Bukankah FPI adalah ormas pengawal syariat Islam? Lantas, bagaimana mestinya kita mendudukkan FPI secara adil?

Mengurai Problem FPI

AD/ART FPI telah sesuai dengan aturan amar makruf nahi mungkar dalam Islam, dan tak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia dan aturan apapun yang berlaku di negeri ini.

Mengapa FPI Bermasalah?

Di sini kita tidak akan masuk pada diskursus perihal amar makruf nahi mungkar yang selama ini menjadi ciri khas Front Pembela Islam (FPI). Karena bagaimanapun, FPI sendiri dibidani oleh para ulama dan habaib yang tentunya sudah memiliki pengetahuan mumpuni soal itu, dan tentu mereka telah merumuskan aturan-aturan itu ke dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) mereka.

Dalam hal ini, kerap kali Habib Rizieq Shihab menjelaskan pada khalayak bahwa AD/ART mereka telah sesuai dengan aturan amar makruf nahi mungkar dalam Islam, dan tak bertentangan dengan Undang-Undang RepubLik Indonesia dan aturan apapun yang berlaku di negeri ini, dan itulah sebabnya kenapa FPI terdaftar secara resmi di Kementerian Dalam Negeri RI sejak lama tanpa ada masalah apapun.

Jika demikian halnya, lalu di mana letak masalah FPI itu sendiri? Tentu, jawaban dari pertanyaan ini bisa kita dapatkan dari sisi-sisi yang berbeda-beda, sebagai berikut. Pertama, bahwa FPI sebagai organisasi masyarakat tentu berbasis massa. Dalam setiap kegiatannya, FPI mengandalkan gerakan massa dalam jumlah besar. Maka ketika terjadi sedikit insiden dan tindakan berbau anarkis, tak berarti FPI tak punya aturan atau memang sengaja anarkis. Namun layaknya watak gerakan massa, memang lumrah terjadi provokasi dari sebagian oknum, yang kemudian menyuLut emosi lebih banyak orang di dalamnya.

Tindakan anarkis pada sebagian suporter sepak bola, adalah gambaran pembanding yang mungkin bisa saja membuat kita punya penilaian berbeda, bahwa apa yang terjadi dengan gerakan FPI adalah hal yang sesungguhnya wajar saja. Aksi suporter anarkis yang kemudian menyulut kerusuhan, tak berarti klub dan PSSI tak punya aturan-aturan soal tata tertib suporter, namun sekali lagi masalahnya kembali pada gerakan massa yang memang mudah terbakar jika ada oknum yang menyulut api di dalamnya. Insiden semacam ini juga lumrah terjadi pada gerakan kampanye partai politik dan lain sebagainya.

Kedua, faktor media massa. Kita tahu bahwa umumnya media yang berkembang di Indonesia adalah media sekular-liberal, yang menginginkan kebebasan tanpa sekat, sehingga ormas seperti FPI jelas dianggap sebagai musuh yang menghalangi kebebasan itu. Maka, betapapun, misalnya, objek yang disasar FPI adalah objek yang melanggar undang-undang di Indonesia, namun media massa ramai-ramai mengesankan seakan pihak yang bersalah adalah FPI.

Hal semacam ini bisa terjadi hampir dalam setiap kasus. Misalnya, FPI berdemontrasi supaya pemerintah segera menutup lokalisasi ilegal yang jelas melanggar undang-undang, menjual miras di tempat-tempat yang tak memiliki izin yang juga jelas melanggar undang-undang. Tentu, dalam hal ini pihak yang mesti didukung adalah FPI, karena mereka membantu pemerintah dalam hal terealisasinya amanat undang-undang.

Namun, begitu FPI mendapatkan perlawanan dari para preman pro-lokalisasi dan pro-miras, kemudian secara spontan dan wajar FPI balik menyerang guna melindungi diri, lalu pers meliput dan memberitakan jika FPI berbuat anarkis. Pers tak mau tahu seperti apa proses rumit yang dilakukan FPI sebelum demontrasi. Pers juga tak tahu menahu siapa yang berbuat ulah sebelumnya. Pers terlanjur gandrung mengidentikkan FPI dengan ormas anarkis. Ketika klaim pers semacam ini berlangsung sekian lama dan masuk ke bawah sadar masyarakat sejak lama, akhirnya muncul kesan bahwa FPI memang ormas bermasalah dan layak dibredel.

Ketiga, sebagai ormas yang konsisten melakukan amar makruf nahi mungkar, tentu ada pihak-pihak elit yang resah dengan kehadiran ormas semacam ini. Bahkan, FPI tentu tak luput dari pantauan khusus Amerika. Kita tahu, ketika terjadi bentrok antara FPI dan ormas liberal beberapa tahun silam, Kedubes AS di Jakarta ikut berkomentar, padahal kasus ini tak ada kaitannya dengan urusan Luar negeri (AS). Ini sepenuhnya insiden dalam negeri biasa, semacam tawuran antar-suporter sepak bola, lalu kenapa Kedubes AS dan presiden perlu ikut bicara?

Para kiai pengasuh pesantren itu laksana para petani yang tengah bercocok tanam, sedangkan FPI bertugas sebagai pembasmi hamanya. Jadi di sini harus ada pembagian tugas. Tak boleh bercocok-tanam semua, juga tak boleh menjadi pembasmi hama semua.

Dengan melihat hal ini, maka tak terlalu mengejutkan jika kemudian sementara pengamat ada yang mengatakan, bahwa FPI sudah disusupi orang-orang luar untuk menghancurkan FPI itu sendiri. Itu artinya, kepentingan elit sudah ikut bermain di dalam.

Maka bukannya tidak mungkin jika oknum yang sering berbuat ulah di dalam FPI itu adalah orang-orang yang diselundupkan oleh aktor-aktor tertentu ke dalam tubuh FPI, untuk menghancurkan FPI itu sendiri. Ia bertugas meyakinkan pemerintah bahwa FPI adalah organisasi anarkis yang layak dibredel secepatnya.

Siapa Butuh FPI?

Siapapun yang membaca tulisan di atas, tentu akan terlintas dalam benaknya bahwa uraian di atas sangat apologis. Maka baiklah di sini saya akan mengemukakan tanya: Apakah kita butuh pada FPI? Jawabannya adalah, jika kita percaya bahwa unsur dakwah itu tidak saja amar makruf tapi juga nahi mungkar, maka secara jujur harus kita katakan bahwa kita butuh pada ormas semacam FPI. Tentu, adalah benar jika dakwah dengan power adalah tugas pemerintah, tapi jika pemerintahnya sekular, apakah kita harus diam saja? Sebaliknya, apakah selama ini FPI melakukan nahi mungkar dengan power? Jika ya, maka power apa? Bukankah yang selama ini dilakukan hanya menyampaikan aspirasi secara massal dan sesuai undang-undang (hanya saja FPI, dalam nahi mungkarnya, berhadapan dengan problem sebagaimana uraian di atas)?

Dalam kasus Ahok, misalnya, bagaimanapun ajaran Islam yang muktabar tak memungkinkan seorang non-Muslim sebagai pemimpin bagi umat Islam. Tapi ketika umat Islam diam seribu bahasa akan hal itu, siapa yang berani dengan lantang menolak Ahok? Seperti yang kita tahu, mereka adalah FPI. Jika ormas semacam FPI tidak angkat suara, maka bagaimana umat awam tahu bahwa memilih pemimpin non-Muslim itu tak diperbolehkan? Jika FPI tak angkat bicara, maka boleh jadi setelah Jakarta, kelak daerah-daerah lain di Indonesia akan dipimpin oleh non-Muslim.

Jika demikian, apakah kita mesti mengikuti gerakan dakwah semacam FPI? Jawabannya tentu tidak. Dalam hal ini, Habib Rizieq Shihab pernah berkata, bahwa para kiai pengasuh pesantren itu laksana para petani yang tengah bercocok tanam, sedangkan FPI bertugas sebagai pembasmi hamanya. Jadi di sini harus ada pembagian tugas. Tak boleh bercocok-tanam semua, juga tak boleh menjadi pembasmi hama semua.

Namun bagaimanapun, setidaknya bagi penulis, pilihannya bukan apakah kita setuju dengan FPI atau tidak? Pertanyaan yang tepat adalah: apakah kita akan pro pada ormas pembela Islam, ataukah pro para ormas sekular-liberal anti-IsLam yang pro Barat?

Moh. Achyat Ahmad
Buletin Sidogiri Edisi 99, Rabiul Awal 1436 H.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.